Mitra Rakyat

Kadis mengatakan demikian saat media mengonfirmasi terkait persoalan yang terjadi antara pengusaha ayam dengan masyarakat sekitar pada Sabtu(26/4/2025) via telepon.

Pasalnya, kandang ayam broiler yang dibangun oleh pemilik bernama Desmawati berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat setempat. 

Ditengarai sejak kehadiran kandang tersebut telah terjadi pencemaran udara dilingkungan pemukiman yang meresahkan masyarakat sekitar.

Baca berita terkait : Kandang Ayam di Pemukiman Warga Diduga Tidak Miliki Izin Lengkap Cemari Lingkungan

Ironisnya, meskipun masyarakat sudah pernah menyampaikan keluhan mereka kepada pemilik kandang, tetapi pemilik kandang terkesan tidak peduli. 

Disinyalir, Desmawati sebagai pemilik tidak peduli lantaran mengaku sudah mengantongi izin-izin yang berkaitan dengan usaha yang dia jalani, termasuk izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menanggapi hal tersebut, Kadis LHKPP Padang Pariaman, Syofrion tidak serta langsung menyalahkan ataupun membenarkan apa yang disampaikan pemilik kandang ayam.

"Kita akan melakukan pengujian terhadap AMDAL yang katanya sudah dimiliki pengusaha ayam broiler itu terlebih dahulu," ujarnya.

Kalaupun ada, tetapi belum diperbaharui kita akan menyarankan untuk diperbaharui kepada pengusaha dimaksud, terangnya.

Tetapi kalau AMDAL tersebut tidak ada, namun dia mengaku telah memiliki, hal tersebut sepatutnya berada di ranah kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH), tegas Kadis tersebut.

"Karena itu sudah melanggar aturan, tentunya sudah seharusnya menjadi perhatian APH," terang Syofrion.

Syofrion menjelaskan teknis untuk penerbitan AMDAL. Sesuai kewenangan, kata Syofrion, penerbitan AMDAL untuk UMKPL dan usaha peternakan berada dibawah dinan lingkungan hidup provinsi.

Pengurusannya melalui aplikasi OSS, pengusaha harus membuat pernyataan kalau usahanya tidak mempengaruhi atau berdampak terhadap lingkungan sekitar, ulasnya.

Sesuai kewenangan dinas lingkungan hidup yang ada di kabupaten ataupun kota, kami hanya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL tersebut, tandasnya.

Kadis LHKPP Padang Pariaman itu menuturkan, kemudian kita berkoordinasi dengan dinas perizinan kabupaten Padang Pariaman. Karena pihak tersebutlah yang bisa mengecek melalui aplikasi OSS, apakah pemilik usaha sudah mengantongi izin lengkap terhadap usaha yang dijalankannya, terang Syafrion.

Menyangkut persoalan masyarakat yang berada di Korong Kayu Kapur, Kenagarian Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman ini, dalam waktu dekat tim kita akan melakukan sidak kelokasi kandang ayam, pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(HS)

MR.com, Padang Pariaman| Masyarakat Korong Kayu Kapur, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman resah dengan kehadiran kandang ayam ditengah-tengah pemukiman tempat tinggal mereka.

Sejak beroperasinya kandang ayam tersebut disinyalir udara dan saluran air yang ada disekitar pemukiman terindikasi sudah tercemar dan mengancam kesehatan warga.

Hal ini disampaikan salah satu warga yang tidak inginkan identitasnya disebutkan pada Senin (21/4/2025) di Padang.

"Kami sudah pernah melaporkan hal ini kepada Wali Nagari setempat sebelumnya. Namun kami belum mendapatkan tanggapan yang positif dari Wali Nagari tersebut," ujar warga tersebut.

Sampai sekarang kami warga disini menanggung dampak dari kehadiran kandang ayam itu. Karena dari lokasi kandang ayam kerap mengeluarkan bau busuk diduga dari tumpukan kotoran ayam, terangnya.

Dia menuturkan masalah ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke Wali Nagari sebelumnya, namun tidak ada respon positif darinya. Ditengarai Wali Nagari saat itu masih ada hubungan kekerabatan dengan pemilik kandang.

Karena hubungan kekerabatan itu, kata warga, kuat dugaan menjadi penyebab laporan masyarakat tidak ditanggapi. Kita berharap kepada pejabat sementara (pjs) Wali Nagari saat ini agar bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dilingkungan masyarakatnya, ketus warga itu.

"Kalau Pjs Wali Nagari ataupun Wali Nagari yang menjabat nanti masih tidak mampu menyelesaikan perkara ini, kita warga disini sepakat akan melaporkan ke ranah yang lebih tinggi lagi. Bukan tidak mungkin kami melaporkan ke Bupati Padang Pariaman, bapak Jon Kenedy," pungkasnya.

Sementara waktu media mendatangi lokasi yang turut didampingi perangkat Nagari bernama Ronald guna mengkonfirmasikan kepada pemilik usaha kandang ayam bernama Desmawati menyangkut hal tersebut.

Dengan nada tinggi dan terkesan arogan pemilik kandang tersebut mengatakan, itu memang kandang ayam miliknya.

"Urusan kalian apo, tanah-tanah den, usaho-usaho den, manga kalian nan iri, iko ado urang yang iri jo usaho den koma, jadi ka manga kalian, laporkan lah, den Ndak takuik(red. Urusan kalian apa, tanah-tanah saya, usaha-usaha saya, mengapa kalian yang iri, ini pasti ada orang yang iri sama usaha saya ini, jadi mau apa kalian, laporkan saja, saya tidak takut)," ujar Desmawati.

Dia mengaku kalau usaha kandang ayamnya sudah mengantongi izin lengkap. Seperti, Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan(IMB) izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin-izin lainnya.

Namun saat media meminta bukti terkait perizinan yang disebutkannya itu. Desmawati terkesan menghindar tidak mau melihatkan, disinyalir Desmawati tidak ada mengantongi izin-izin seperti yang disampaikannya.

Kemudian sebagai pemilik usaha, Desmawati terkesan menghalangi-halangi, tidak mengizinkan media saat ingin mengambil dokumentasi kandang ayam miliknya.

Dilain pihak, saat awak media ini mengkonfirmasikan kepada Pjs Wali Nagari bernama Medi Hendra terkait persoalan itu. Pjs Wali Nagari mengatakan tidak mengetahui persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakat  kenagarian ini .

"Saat Wali Nagari terdahulu atau sebelumnya mungkin memang ada laporan dari masyarakat terkait bau busuk yang diduga bersumber dari kandang ayam milik Desmawati ini," terang Medi.

Dia mengaku tidak mengetahui ada warganya yang membuka usaha bidang peternakan, sampai mendirikan kandang ayam di tengah pemukiman masyarakat seperti ini,karena dia baru menjabat PJ Wali Nagari didaerah tersebut.

Ketika awak media mempertanyakan menyangkut izin-izin milik Desmawati terhadap usaha kandang ayamnya, apakah ada?, karena pengurusan atau proses penerbitan izin tentunya diketahui oleh Wali Nagari setempat.

Tetapi Medi  Hendra menyatakan, masalah penerbitan IMB dan izin usaha dia tidak mengetahui. Namun Medi yang di dampingi salah satu staf nya hanya memperlihatkan surat permohonan izin usaha, tanpa bisa memperlihatkan berkas untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Begitu juga terkait berkas atau surat pengantar proses penerbitan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang mestinya diterbitkan oleh oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Pariaman, pjs Wali Nagari tersebut juga tidak bisa menunjukkannya kepada awak media.

Kemudian mediapun melakukan penelusuran lebih dalam terkait persoalan ini. Sebelum mendirikan kandang ayam, Desmawati disinyalir hanya mengantongi surat pernyataan dari lima orang tetangganya.

Tetapi ditengah berjalannya usaha kandang ayam milik Desmawati, apa yang dikhawatirkan warga pun terjadi. Diduga kandang ayam milik Desmawati telah mencemari lingkungan, kandang ayam miliknya menimbulkan bau busuk dan mengundang lalat ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar kandang ayam.

Kemudian masyarakat pun komplain kepada Desmawati melalui telpon. Tetapi kuat dugaan telpon warga yang komplain kepadanya pun diblokir oleh Desmawati.

Bagaimanakah tanggapan Kepala Dinas LH Padang Pariaman dan Bupati Jhon Kenedy terkait persoalan ini..?

Media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan. (HS)

MR.com,Padang Pariaman| Kapolres Padang  Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, Sik. Msi terima kedatangan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Jum'at (7/3/2025), di ruang pertemuan milik Mapolres Padang Pariaman.

"Presisi Polres (Kepolisian Resor) dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya," kata Kapolres Faisol mengawali perbicangan saat itu.

Dia mengatakan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat, kami menjalankannya dengan motto "AMAN", Agamis, Melayani,Amanah, Nyata.

Sebagai Kapolres Padang Pariaman yang baru menjabat, dibawah komandonya seluruh jajaran anggota dalam melakukan tugas masih selalu dalam koridor SOP, terang Ahmad Faisol.

Ahmad Faisol menuturkan, menjadi Kapolres yang tegas wajib dilakukan dalam menjalankan tugas, sesuai perintah dari bapak Kapolri.

"Perintah Kapolri untuk Kapolres adalah untuk bertindak terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya," 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencantumkan nomor hp Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda sebagai wujud nyata Polri Presisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan.

Kata Ahmad Faisol, Kapolri melalui Kapolda juga memerintahkan Kapolres untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal, seperti penambangan yang tidak mengatongi izin.

Hal ini selaras dengan perintah Presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, tandasnya.

Selain itu, Polri juga harus membina hubungan yang baik dengan media dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepolisian, tutur Kapolres Ahmad Faisol.

Dan Alhamdulillah saat ini kantor kita didatangi kawan-kawan wartawan dari kota Padang yang tergabung dalan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). 

Semoga dengan kedatangan KJI ini dapat menjadi simbol perwakilan seluruh awak media dengan Polri dalam menjaga, menjalin dan mempererat tali silaturahmi, pungkasnya.

Penulis: Chairur Rahman 

Menurut pandangan dari seorang pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Ir.Indrawan, pada Selasa (3/12/2024) di Padang.

Dia menduga ada konspirasi jahat antara pihak rekanan(PT. Pulau Bintan Bestari KSO PT. Tunas Medan Jaya) dengan pihak pengelola (PPK).

Alasan dia mengatakan ada konspirasi jahat, Indrawan menjelaskan, banyak dugaan penyelewengan yang dilakukan rekanan, tetapi terkesan dibiarkan oleh PPK.

Baca berita terkait : Diduga Pembangunan Asrama Poltekpel Dibawah Kementerian Perhubungan Labrak Aturan

Seperti, tidak memfasilitasi para pekerja dengan APD lengkap saat bekerja. Dicurigai mereka juga tidak didaftarkan sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan, itu jelas kontraktor sudah melanggar aturan, ulasnya.

Kemudian, diduga rekanan juga menggunakan bbm bersubsidi. Sementara negara melarang keras menggunakan bbm bersubsidi pada proyek negara, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

"Akan tetapi, Arya sebagai PPK saat dikonfirmasi media terkait dugaan tersebut seolah tidak peduli atau terkesan bersikap apatisme. Sementara dia merupakan pejabat publik dan seluruh keterangan yang diberikan merupakan kepentingan publik," tegas Indrawan.

Parahnya, meskipun bobot pekerjaan tidak mencapai target, tetapi ppk seakan tidak berani mengambil tindakan tegas, seperti pemutusan kontrak kerjasama, ujarnya lagi.

"Mestinya sudah dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK, sebab bobot atau progres pekerjaan tidak seimbang dengan sisa waktu pelaksanaannya," ujar Indrawan.

Tetapi hal tersebut tidak dilakukan, pembangunan asrama Poltekpel senilai Rp 36 miliar ini tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Karena, tidak ada tanda-tanda tindakan tegas yang akan diambil oleh PPK terhadap dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan itu.

Menurut analisa Indrawan, bobot pekerjaan belum mencapai Delapan Puluh Persen(80%), mungkin baru mencapai sekitar Enam Puluh persen(60%) saja.

Sementara sisa waktu normal untuk masa pelaksanaannya hanya tinggal sepuluh hari lagi, kalau dirunut dari tanggal kontrak yang ada di papan atau plang proyek.

Dia tidak yakin pihak kontraktor dapat menyelesaikan atau mengejar bobot hingga mencapai 80 persen lebih, cecarnya.

Menurutnya, keterlambatan proyek berarti terjadi kendala dalam proses pengerjaan proyek konstruksi, tentunya memberikan dampak yang negatif sehingga dapat merugikan pihak yang terlibat pada proyek konstruksi, terutama keuangan negara.

Dengan tidak dilakukannya pemutusan kontrak kerjasama oleh PPK, tentunya ini menjadi pertanyaan besar dilingkungan publik, ada apa diproyek tersebut?, tegasnya.

Apalagi sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh seorang Arya sebagai PPK kegiatan saat dikonfirmasi media, manambah kecurigaan publik kalau pelaksanaan proyek tersebut ada unsur KKN nya, ulas Indrawan.

"Dikhawatirkan, 36 miliar uang negara yang dihabiskan tidak sepadan dengan hasil pekerjaan yang diharapkan," pungkasnya.

Sementara pihak Arya Widiatmaja selaku PPK kegiatan bersama Slamet Riyadi Wakil Direktur di Poltekpel sampai berita lanjutan ini ditayangkan masih belum bisa memberikan keterangannya.

Bagaimanakah tanggapan aktivis dan pengamat hukum terkait pelaksanaan proyek asrama Poltekpel ini..?

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

MR.com, Padang Pariaman| Menyorot pelaksanaan pembangunan Gedung Asrama C Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dibawah pengelolaan Kementrian Perhubungan, diduga pelaksanaannya terlambat jauh dan terindikasi labrak aturan.

Proyek negara yang berlokasi di Jalan Syekh Burhanudin Nomor 1 Korong Tiram, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman itu disinyalir terlambat jauh dari progres yang ditargetkan.

Pembangunan asrama yang dikerjakan PT. Pulau Bintan Bestari KSO PT. Tunas Medan Jaya senilai Rp 36 miliar itu, dalam kontrak kerjasama dimulai pada 18 Mai 2024 sampai 13 Desember 2023 atau sekitar 180 hari kalender.

Dibawah pantauan konsultan pengawas PT. Intimulya Kencana pelaksanaan proyek tersebut terindikasi sarat akan KKN. Pasalnya, sekitar 14 hari sisa masa  pelaksanaannya progres pekerjaan pembangunan asrama tiga lantai itu masih berada dibawah angka 50 persen.

Selain itu, pada proses pelaksanaannya kontraktor terindikasi labrak aturan terkait penerapan Sistim Keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek negara.

Karena saat tim investigasi media telusuri lokasi pekerjaan pada Selasa, 20 Agustus 2024 lalu, terlihat para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri atau Kerja (APD/APK) yang lengkap saat melakukan kegiatan.

Bahkan, kontraktor juga diduga telah kangkangi undangan-undang tentang migas. Sebab, masih dilokasi pekerjaan saat itu terlihat ratusan liter BBM berjenis solar ada didalam galon besar. Dicurigai bbm tersebut merupakan bbm bersubsidi.

Kemudian kecurigaan juga ada pada dukungan alat yang digunakan untuk pembangunan asrama C, diduga alat yang beroperasi tidak sesuai dengan dukungan alat yang ada pada kontrak kerja sama.

Parahnya, saat media mencoba hubungi Arya yang disebut-sebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pembangunan asrama itu via telepon 0813-2622-5xxx pada Senin(02/12/2024).

Sampai berita ini ditayangkan PPK Arya belum bisa memberikan penjelasan dan keterangannya.

Begitu juga Slamet Riyadi yang diketahui sebagai Wakil Direktur(Wadir) di Sekolah Politeknik Pelayaran (Poltekpel) tersebut, meskipun sudah dihubungi via telepon dengan nomor 0812-3459-9xxx untuk konfirmasi, sampai saat ini pun Wadir Slamet Riyadi belum bisa berkomentar.

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

Hal ini tidak lepas dari perannya dalam mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi dan logistik. 

Di titik ini, ketersediaan infrastruktur bernilai penting, karena berkorelasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan suatu daerah.

Dengan semakin berkualitasnya infrastruktur jalan, dapat mencerminkan kemajuan daerah tersebut. Di ibaratkan pada negara maju dalam menata suatu wilayahnya, maka pada tahap awal yang dilakukan adalah pengembangan infrastruktur jalan. 

Itu bertujuan untuk membuka keterisolasian daerah, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Termasuk untuk peningkatan jalan nasional yang ada di Kota Pariaman. Tujuannya tidak lain agar dapat mempermudah akses pertumbuhan perekonomian, pariwisata, dan produksi hasil pertanian yang ada di daerah sekitarnya.

Pada 31Januari 2024 waktu lalu, pemerintah mulai melaksanakan pekerjaan jalan nasional melalui PPK 1.5, Satker PJN Wil 1, BPJN Sumbar. Untuk kegiatan itu, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan bonafit, seperti PT.Sarana Mitra Saudara(SMS) sebagai Kontraktor pelaksanaan , didampingi oleh Konsultan Supervisi PT. Garis Putih Sejajar KSO PT. Adimascipta Dwipantara dan CV. Parades Karya Consultants.

Proyek dengan nama peket pekerjaan infrastruktur rekontruksi jalan Bypass Pariaman, dengan nomor kontrak 04.1/PKK/SPK-PJN1- Bb.03.23.1.5/1/2024, dikerjakan selama 300 hari kalender dengan masa pemeliharaan 365 hari.

Saat ini terlihat dari sisi badan jalan yang awalnya kecil, sekarang sudah membentang lebar, karena adanya penambahan bahu jalan. Begitu juga dengan saluran drainasenya, saluran air yang tadinya tidak tertata, sekarang sudah rapi dan air limbah lancar mengalir didalamnya. 

Artinya, Project Value  senilai Rp 47.845.594.000,00,- itu tidak sia-sia. Tentunya hasil yang demikian tidak terlepas dari Keprofesionalan seorang rekanan dalam bekerja, kinerja seperti ini patut diapresiasi.

Namun ada hal yang harus sama-sama diperhatikan, ketika infrastruktur jalan telah dibangun dengan kondisi optimal. Itu bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak atau pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus ikut berperan dalam menjaga dan merawatnya.

Seorang warga di Kota Pariaman bernama Jufrizal, (37) tahun mengaspriasi kinerja pemerintah melalui BPJN Sumbar.

Dia mengatakan, bahwa infrastruktur jalan sangat penting dalam menjaga asa urat nadi perekonomian. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan pemerintah dalam menjalankan program-programnya.

"Untuk mendukung pergerakan manusia dan berpengaruh pada kegiatan distribusi serta logistik," kata Jufri pada Jum'at (18/10/2024) di Kota Pariaman.

Menurutnya,  ketersediaan infrastruktur bernilai penting, karena berkorelasi dengan waktu tempuh dan ongkos distribusi yang menentukan kemajuan suatu daerah.

Dengan adanya kegiatan pembenahan bahu jalan nasional ini, serta telah terbangunnya drainase yang baik di jalan Bypass Kota Pariaman oleh pihak BPJN Sumbar. 

Diyakininya bakal meningkatkan perekonomian warga setempat. Intinya, proyek infrastruktur rekontruksi Jalan Bypass Periaman sangat menguntungkan Masyarakat.

Untuk itu, selaku warga kami mengucapkan terimakasih kepada BPJN Sumbar, dan juga rekanan yang kami nilai sangat profesional dalam bidangnya, pungkas Jufri.(cr/tim)

MR.com,PadangPariaman| Masyarakat Kampung Tangah, Talao Mundam, Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman kecewa merasa tidak diperhatikan pemerintah. Pasalnya, jalan akses satu-satunya menuju pemukiman mereka sampai hari ini masih rusak parah dan belum diperbaiki oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Burhanuddin warga setempat saat dikonfirmasi media pada Senin (22/4/2024) di rumahnya, Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman. Dia mengeluh belum ada pihak yang berwenang menangani jalan ini melakukan perbaikan sejak jalan utama ini rusak akibat abrasi tebing sungai Batang Anai bulan lalu.

Burhanuddin, warga Kampung Tangah,Talao Mundam, Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman 

"Belum ada pihak yang berwenang, baik Dinas PU Kabupaten Padang Pariaman dan provinsi atau pun pihak BWS Sumatera V Padang melakukan perbaikan terhadap jalan rusak ini," ujar Burhanuddin.

Karena itu, sebelum lebaran kemarin saya bersama-sama warga lainnya berinisiatif melakukan perbaikan dengan menyumbang dan bekerja bergotong-royong untuk menimbun jalan.

"Agar jalan ini bisa dimanfaatkan kembali, masyarakat disini secara swadaya menumbangkan harta dan tenaga dalam melakukan perbaikan. Teknisnya, dengan cara menimbun saluran drainase untuk melebarkan jalan tetapi saluran diberi polongan agar aliran air tidak tersumbat,"terangnya.

Karena jalan ini termasuk jalan alternatif apabila terjadi kemacetan dijalan nasional, apalagi suasana lebaran pasti jalan ini sangat bermanfaat sekali, ujar pria 72 tahun itu.

Karena kalau tidak segera kita perbaiki, kata Burhanuddin, jalan ini tidak bisa dilewati bahkan untuk satu kendaraan roda empat (mobil) saja. 

Dijelaskan Burhanuddin, dilihat dari kondisi badan jalan yang longsor saat ini, kalau tidak segera ditangani, dikawatirkan kondisi jalan akan lebih parah lagi. Sebab, badan jalan ini dibawahnya sudah bergoa(lubang).

Apabila selalu dilewati oleh kendaraan, apalagi itu kendaraan berbeban berat, kita takut jalan ini akan putus dan masyarakat yang bermukim disini menjadi sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari, tandasnya.

Burhanuddin mewakili masyarakat berharap kepada pemerintah kabupaten, provinsi ataupun pusat berharap sekali untuk bisa melakukan perbaikan walaupun itu sifatnya sementara, agar badan jalan ini tidak putus, pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Padang Pariaman EL Abdes Marsyam terkait kondisi jalan tersebut, via telepon 0823-8536-0xxx dihari yang sama, hingga berita ditayangkan Kadis tersebut belum bisa berikan tanggapan dan penjelasannya.

Sementara, pihak BWS Sumatera V Padang, melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA) Median menjawab konfirmasi media mengatakan akan kembali mengecek kelokasi jalan yang rusak.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya dan masih dalam mengumpulkan data-data.(cr)

Parahnya, material batu yang digunakan untuk pembangunan bronjong penahan tebing sungai diduga material ilegal. Disinyalir lebih dari 2000 kubik material batu yang terpasang dipasok dari tambang galian C yang dicurigai tidak memiliki izin lengkap alias ilegal.

Selanjutnya, terkait mutu dan kualitas bangunan bronjong. Diprediksi bronjong yang baru selesai dikerjakan itu tidak akan bertahan untuk waktu lama. Penyebabnya, diduga karena teknis pekerjaan tidak sesuai speks.

Baca berita sebelumnya: Diduga Proyek Rehabilitasi D.I Batang Anai Gunakan Material Ilegal di Kerjakan PT.Putra Bahari Mandiri

Faktanya, masih belum di PHO saja bronjong sudah ada yang rusak. Kerusakan disinyalir karena material yang dipakai dicurigai tidak sesuai dengan spesifikasi.

Sebab, saat media menyusuri lokasi bronjong pada Kamis,14 Desember kemarin, banyak didapati batu yang notabenenya tidak kerasan. Bahkan ada batuan yang sudah pecah berada dalam kawat bronjong. Selain itu kerusakan dini terjadi diduga karena bronjong tidak padat, banyak rongga-rongga yang membuat adanya pergerakan atau pergeseran susunan material, dan hal ini yang membuat bangunan bronjong tidak kokoh dengan waktu yang lama.

Menanggapi hal itu, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat dengan profesi sebagai Advokat, Mahdiyal Hasan, SH menanggapi negatif. Dia menilai dalam pelaksanaan proyek negara itu seakan ada kesepakatan jahat antara oknum-oknum yang terlibat didalam pelaksanaannya.

Mahdiyal Hasan, SH, Advokat dan Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat 

"Karena publik dapat menilai kenapa pihak yang berwenang seperti BWSS V Padang tidak berani melarang atau bahkan menolak adanya material Ilegal didalam kegiatannya tersebut," ujar Mahdiyal pada Sabtu (16/12/2023) di Padang.

Sementara negara melarang keras penggunaan material Ilegal dengan menerbitkan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba), imbuhnya.

"Pada  Pasal 161 sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung/pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," paparnya.

Ada apa dibalik lancarnya penggunaan material ilegal itu, lanjut Mahdiyal. Apabila memang tidak ada kesepakatan antara pihak instansi dengan rekanan atau oknum aparat penegak hukum, bisa dipastikan tidak akan ada material ilegal itu beredar diproyek tersebut, ketus Mahdiyal.

Dijelaskannya, menggunakan produk ilegal pada proyek negara jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Sebab dengan beredarnya material ilegal tersebut, dipastikan negara akan menanggung kerugian. Lantaran tidak ada masukan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan anggaran daerah (PAD), ulas Advokat yang terkenal tegas itu.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, dengan terjadinya kerusakan dini pada bangunan bronjong itu, negara juga akan mengalami kerugian. Terutama, kerugian akan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar yang memiliki sawah dengan sumber pengairan sawah mereka dari aliran sungai Batang Anai.

Sementara informasi yang kami terima, pemasok material batu yang disinyalir ilegal tersebut salah satunya adalah oknum aparat penegak hukum yang masih aktif. Bahkan identitas oknum tersebut pun sudah kita kantongi, ungkap alumni fakultas hukum Unand itu.

Kita akan melaporkan oknum tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk menangani dan menindaklanjutinya, pungkasnya.

Sementara pihak PT. Putra Bahari Mandiri bernama Erik yang mengaku hanya sebagai mandor, saat dikonfirmasi tidak bisa menjelaskan perihal tersebut.

"Saya hanya mandor di proyek ini, seharusnya yang berhak memberikan penjelasan itu Projects Manager (PM) saya bernama Novi," terang Erik singkat via telpon 0822-8387-8xxx pada Jum'at kemarin.

Selanjutnya pihak Satker SNVT PJPA WS, Indragiri-Akuaman,WS. Kampar dan PPK kegiatan dilingkungan BWS Sumatera V Padang hingga berita ditayangkan belum bisa berikan keterangannya.

Sampai berita ini ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pelaksanaan proyek yang digawangi Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWS Sumatera V Padang) itu diduga menggunakan material batu ilegal.

Saat tim media menyusuri lokasi proyek pada Kamis (14/12) kemarin. Terlihat bangunan bronjong menggunakan batu yang dicurigai tidak sesuai spesifikasi secara jenis dan ukurannya. 

Batu yang ada didalam kawat bronjong ada yang berjenis batu keras dan batu lunak. Serta dengan ukuran yang bervariasi, ada batu yang sebesar mangga sampai sebesar kepala orang dewasa. Bahkan terlihat dilokasi sudah ada bangunan bronjong yang diduga sudah rusak atau jebol.

Bangunan bronjong diduga tidak padat dan tidak kokoh. Karena, bangun tersebut masih menyisakan rongga-rongga yang masih belum terisi dengan batu. Diduga, rongga-rongga tersebutlah menyebabkan tidak padat dan kokohnya bangunan bronjong yang dimaksud .

Selain itu, rekanan terindikasi telah kangkangi undang-undang tentang pertambangan. Sebab, menurut informasi yang media dapat dilokasi pekerjaan bahwa material batu tersebut didatangkan dari quarry yang dicurigai tidak memiliki izin lengkap.

Hal ini terungkap dari keterangan yang digali dari salah satu pekerja proyek tersebut. Pekerja yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan kalau batu-batu untuk bronjong itu dibeli dari oknum ketua pemuda.

"Batu-batu ini dibeli kontraktor dari ketua pemuda setempat," katanya singkat.

Dan proyek rehabilitasi tersebut menurut keterangannya lagi sudah selesai dan akan dilanjutkan tahun depan dengan anggaran baru lagi.

Sementara, sumber informasi lainnya menyebutkan bahwa diduga ada keterlibatan oknum penegak hukum dalam pengadaan material batu yang disinyalir ilegal tersebut. Narasumber yang juga enggan identitasnya disebutkan itu mengatakan bahwa ada keterlibatan oknum penegak hukum aktif didalamnya.

Sementara pihak dari PT. Putra Bahari Mandiri yang bernama Erik saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan akan segera memberi tahukannya kepada PM nya.

"Nanti saya kasih tau ke PM saya dulu ya pak yaa, Biar beliau aja yang jawab nanti," demikian kata Erik singkat via telpon 0822-8387-8xxx, pada Jum'at (13/12).

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Kepala Satker dan PPK kegiatan. Dan media masih dalam upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim/cr)

Menurut informasi dari sumber yang merupakan salah satu peserta lelang, mengatakan proses lelang proyek tersebut terindikasi KKN. 

Sebab masih dalam perjalanan untuk pemenang pada proyek Rekonstruksi Bendung/Cekdam Sungai Limau Kec. Sungai Limau disinyalir sudah ada dikantong panitia lelang.

" Untuk kontraktor pelaksana pada pekerjaan proyek rekonstruksi bendungan diduga sudah ada. Meskipun saat ini masih dalam proses tender, tapi untuk nama perusahaan pemenangnya sudah dikantongi panitia lelang," kata salah satu peserta lelang yang tidak ingin identitasnya dituliskan itu, pada Sabtu(18/3/2023) via telepon.

Dikatakannya, kuat dugaan untuk pemenang pada proyek milik Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Padang Pariaman itu saat ini berada pada nomor urut lima(5).

Penuturannya lagi, kalau proyek negara dengan HPS Rp19.685.859.000,00 akan dimenangkan oleh PT. Zarnita Abadi dengan harga terkoreksi Rp15.748.696.650,83..

Skenario yang diciptakan oleh pokja upaya dalam menetapkan pemenang lelang menurutnya sangat luar biasa. Peserta dari nomor urut 1 sampai 4 diduga merupakan masih satu kelompok dengan calon pemenang. 

"Mari sama-sama kita perhatikan,harga terkoreksi peserta dari nomor 1 sampai 4 persis sama senilai Rp15.748.687.200,00, dengan nama perusahaan yang berbeda," terangnya.

Kemudian dibawahnya ada PT. Zarnita Abadi bertengger sebagai calon yang akan dimenangkan dengan harga penawaran sedikit turun dari empat peserta diatasnya tersebut, pungkasnya.

Apakah benar dugaan KKN tersebut telah terjadi pada proses lelang yang berada dibawah kewenangan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Padang Pariaman itu ..?

Sementara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Padang Pariaman Asriadi Hasan.ST.MM saat dikonfirmasi media terkait dugaan tersebut via telepon 0812-6639-xxx  dan 0811-6608-xxx pada Ahad (19/3/2023) belum berikan jawabannya.

Hingga berita diterbitkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Erwin yang berprofesi sebagai tukang tambal ban ini menyebutkan demikian, karena menurutnya, mutasi yang diselenggarakan akhir pekan lalu oleh Bupati terkesan sangat merugikan bagi sumber daya manusia (birokrasi) Kabupaten Padang Pariaman.

"Seperti yang dilakukan terhadap mantan Kadis PUPR  Deni Irwan dimutasikan menjabat Sekretaris Camat(Sekcam). Sangat tidak cocok, Deni Irwan dengan notabene lulusan  ST. MT terkesan “dihabisi” kariernya oleh Suhatri Bur ke “posisi level bawah,"ujar Erwin.

Sementara, untuk posisi Sekretaris Camat (Sekcam) seharusnya ditempati oleh ASN yang berlatar belakang sarjana sosial (S.sos). "Sangat sia-sia Suhatri Bur menempatkan ASN yang berlatar keilmuan ST. MT di posisi sekcam dan hal ini perlu dievaluasi kembali," ujar Erwin.

Disebutkan Erwin, dengan KASN dan Kementerian Dalam Negeri diharapkan dapat meninjau dan instruksikan kepada Bupati terhadap mutasi yang menurutnya sangat tidak tepat sasaran di Kabupaten Padang Pariaman ini.

"Agar dapat menempatkan ASN sesuai pada tempatnya dengan keilmuan yang mereka kuasai. Supaya jangan ada kesan negatif dilingkungan masyarakat, kalau Bupati menggunakan haknya sebagai pimpinan daerah sesuka hati," kata Erwin.

Dikhawatirkan mutasi yang telah dilakukan di Kabupaten Padang Pariaman bisa sangat merugikan bagi tatanan birokrasi di Kabupaten tersebut,  pungkasnya.

Terkait polemik yang merugikan birokrasi daerah ini, baik Suhatri Bur maupun Deni Irwan belum memberikan jawaban. Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya hingga berita ditayangkan.(dt/rl)